Reza Arafat Rosapal
4423126880
Hari Lahir Abri 5 Oktober 1945
Pada tanggal 22 Agustus 1945 Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan pembentukan Barisan Keamanan Rakyat
untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum di daerahnya masing – masing .
Dalam perebutan kekuasaan terhadap Jepang dan perlawanan terhadap Sekutu serta
untuk memperkuat perasaan keamanan umum disadari perlu suatu Angkatan
Bersenjata yang tangguh maka pada 5 oktober 1945 pemerintahan mendekritkan
pembentukan Tentara Keamanan Rakyat.
Memang para pendiri negara
kesatuan republik Indonesia saat itu telah memiliki wawasan luas kedepan,karena
memang mereka terdiri dari para negarawan hasil didikan lembaga pendidikan
standart Eropa .Mereka yang juga sebagai diplomat-diplomat yang belum ada
tandingannya dengan para diplomat Indonesia sekarang,dengan tulus ikhlas
tanpa pamrih dalam mengenban tugas amat berat untuk merebut dan
mempertahankan kemerdekaan dari ancaman pasukan pemenang perang dunia kedua
itu.
Mereka tanpa mengeluh apalagi
minta remunerasi yang tinggi sebagai dalih untuk meningkatkan pelayanannya
kepada bangsa dan negara,sehingga mereka dalam kesederhanaannya bisa meraih
suatu prestasi yang luar biasa . Mereka tidak mengenal adanya reces,studi
banding keluar negeri,ataupun minta berbagai fasilitas dari negara.
Mereka seringkali merangkap jabatannya,tetapi mampu melaksakan tugasnya
masing-masing dengan sanagat baik.
Setelah kembali dari Vietnam
,Sukarno,Muhammad Hatta dan Rajiman Wediodiningrat seiring menyerahnya
Jepang kepada Sekutu ,15 Agustus 1945. Para pemuda yang sebagian diantaranya
sudah mengenyam berbagai latihan kemiliteran Jepang dalam
Seinendan,Kebodan,Heyho,Gyugun,Peta,Putera dan lasykar Rakyat seperti
Hizbullah,TRIP,dan lain-lain mendatangi Sukarno dan Hatta serta merta
menghendaki supaya jangan menunggu kemerdekaan pemberian Jepang,tetapi segera
memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sekarang juga.
Kemudian para pemuda diantaranya
terdapat Sukarni,Sayuti Malik,Wikana,Khairul Saleh dan lain-lain membawa
Sukarno dan Muhammad Hatta ke Rengasdengklok,untuk menghindari Kota
Jakarta yang sangat rawan menjelang pendaratan pasukan sekutu.Sementara
Jepang sudah menyerah,sehingga Jepang harus menjaga”staus Quo”tidak boleh ada
gerakan-gerakan tanpa ijin sekutu.
Sesuai dengan perjanjian San
Francisco dan Civil Affairs Agreement ,maka Indonesia disertahkan kembali
kepada Belanda dan hanya pasukan Inggris dan Belanda saja yang mendarat
di Indonesia.Dalam kostalasi politik”Vacum of Power” tuntutan para
pemuda tidak mungkin bisa dilaksanakan,menyebabkan terjadi perdebatan sengit
antara golongan tua dan muda di Rengasdengklok.
Melalui perdebatan yang rada-rada
semakin memanas,maka datanglah Ahmad Subarjo yang berhasil menengahinya
lalu menjemput mereka kembali ke Jakarta .Rupanya Ahmad Subarjo ,salah
seorang diplomat ulung yang pernah dimiliki Indonesia selain Agussalim
sebelumnya sudah bernegoisasi dengan perwira Jepang,Laksamana Maeda.Di kediaman
Maeda selanjutnya di buat draf teks proklamasi yang kemudian di ketik oleh
Sayute Malik,setelah terjadi lagi polemik mengenai siapa yang berhak
menandatangani teks proklamsi tersebut.Dan akhirnya memang Sukarno dan Muhammad
hatta yang menadatanginya atas nama bangsa Indonesia,sebagaimana yang
kita kenal dalam teks proklamasi sekarang.
Setelah teks proklamasi selesai
maka terjadi lagi polemik mengenai waktu dan tempat dilaksanakan upacara
proklamasi kemeerdekaan yang sangat besar konsekuwensinya,karena melawan status
quo yang harus ditegakkan oleh Jepang atas intruksi Sekutu.Sementara waktu itu
keadaaannya sangat tegang,keamanan tidak menentu karena memang tidak ada
pemerintahan yang definitif.Namun tetap juga para pendiri negara Indonesia
tersebut tidak menghendaki pembentukan organisasi ketentaraan,selain hanya
lasykar -lasykar pemuda hasil didikan kemiliteran Jepang itu. Tetapi
secara militer mereka sudah sangat berpengalaman,bahkan lebih tangguh dari TNI
sekarang ini.
Mengapa para pendiri negara belum
membentuk angkatan bersenjata untuk mengamankan prosesi yang sangat penting
bagi lahirnya Indonesia waktu itu ? menurut berbagai informasi
mereka sengaja belum membentuknya untuk menghindari terjadinya konfrontasi
dengan pasukan Jepang dan juga pasukan sekutu.Selain itu mereka masih lebih
mementingkan langkah-langkah poolitik melalui diplomasi daripada militer.
Karena memang mereka sangat unggul di bidang dilpomasi ,soalnya para pendiri
negara Indonesia tersebut terdiri dari individu-individu yang sudah lulus” seleksi
alam”perjuangan . Mereka sudah keluar masuk penjara kolonial ,yang melahirkan
mentalitas-mentalis kokoh ,tawakalla,istiqamah dalam berbagai hal.Mereka
memasang badannya hanya untuk negara ini,tanpa mengharapkan remunerasi apapun.
Dari jiwa raga yang tulus ikhlas
seperti itu melahirkan sifat-sifat religius dan kenegarawanan yang tinggi
sebagai modal dasar perjuangan mereka,yang mendorong mereka memproklamirkan
kemerdekaan Indonesia tepat pukul 10 pagi 17 Agustus 1945 dengan pengibaran
bendera itu.Selanjutnya mereka tidak mengenal reces segera meghubungi para
pejuang lainnya untuk mengadakan Sidang esoknya 18 Agustus 1945.Dalam Sidang
PPKI itulah kemudian dipilih Sukarno dan Muhammad hatta sebagai Presiden
dan Wakil Presiden pertama Indonesia.
Dalam sidang PPKI pula kemudian
dibentuklah berbagai kelengkapan negara,dan sebuah Partai Politik pertama yakni
Partai nasional Indonesia yang mengindikasikan,bahwa Indonesia kedepan
berbentuk negara republik yang demokratis dan lebih mengutamakan perjuangan
diplomati persuasif daripada kekerasan yang repressif. Walaupun demikian
ada jujga pihak-pihak yang menuding,bahwa kemerdekaan Indonesia itu merupakan
hadiah Jepang didasarkan atas BPUPKI yang di bentuk Jepang .Konsekuwensinya
kelompok-kelompok “Bangsawan”yang merupakan para pejabat kolonial Belanda akan
kehilangan jabatannnya jika Indonesia merdeka,makanya mereka tidak senang
Indonesia merdeka.
Kelompok itulah yang menyebarkan
fitnah,bahwa Indonesia yang baru saja di proklamirkan itu merupakan sebuah
negara pro Jepang yang artinya lawan Sekutu. Untuk melawan propaganda mereka
tersebut,maka para pendiri bangsa dan negara Indonesia dengan sangat
briliyannya membentuk negara demokratis yang buktinya adanya Partai Politik
dalam Sidang PPKI,bukan dari Sidang BPUPKI yang sebelumnya di bubarkan pasca
usai menyusun draf-draf UUD 1945 dan munculnya Pancasila.Dan untuk menghindari
konfrontasi dengan pasukan Jepang dan Sekutu,mereka belum juga membentuk
angkatan bersenjata ,yang mengidentifikasikan bahwa Indonesia memang negara
yang lebih mengutamakan perdamaian daripada lainnya.
Setelah perlengkapan negara
selesai di bentuk,maka KNIP membantu tugas-tugas kenegaraan yang
dijalankan oleh Presiden dan kabinetnya . Baru kemudian Presiden dan
jajarannya setelah melalui suatu pertimbangan strategi politik yang matang
,maka tepat 45 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia
diproklamirkan di susunlah organisasi kemiliteran yang berasal dari
lasykar-lasykar pejunag yang tidak diragukan loyalitasnya terhadap Indonesia
meskipun mereka berasal dari berbagai etnit ,sosial budaya ,agama
dan ideologinya beragam pula.Karenanya tanggal 5 Oktober 1945
diperingati sebagai hari lahirnya TNI yang sebelumnya merupakan lasykar
rakyat seperti TKR,BKR,TRIP,Hizbullah,dan lainnya bersatu dalam satu wadah
angkatan bersenjata republik Indonesia(ABRI)yang sekarang TNI. Dirgahayu TNI ke
66 ,semoga tetap jaya dan nkuat dalam mengawal bangsa dan negara.
Sejarah Orba ditulis
seolah ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) paling berjasa dalam merebut
dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Padahal ketika bangsa Indonesia
merebut kemerdekaannya, ABRI belum lahir, yang ada ketika itu badan-badan
perjuangan yang menghimpun barisan pemuda. Dari barisan pemuda sipil inilah
lahir laskar rakyat yang memegang senjata sebagai hasil perebutannya dari
tangan tentara Jepang dengan menyabung nyawa. Perebutan senjata tentara Jepang
di berbagai tempat serta pertempuran pertama melawan tentara Inggris (dan
Belanda) di Surabaya dan tempat lain, sepenuhnya dilakukan oleh para pemuda dan
laskar rakyat, ketika ABRI atau TNI belum lahir. Maka menurut analisis ilmuwan
politik Daniel Dhakidae, “Ketika masyarakat [sipil] mempersenjatai dirinya
untuk berjuang maka itulah ABRI; ketika anggota ABRI menjagal jenderal-jenderalnya
sendiri [1 Oktober 1965] maka itu adalah tindakan “partai”, suatu organisasi
sipil ….PKI
….”
Atas inisisiatif KNI (Komite Nasional Indonesia) dibentuk BKR (Barisan Keamanan Rakyat), suatu badan sipil. Pada 5 Oktober 1945 Sukarno-Hatta mengeluarkan maklumat yang “berusaha menyusun” TKR (Tentara Keamanan Rakyat), yang pembentukannya memakan waktu. Selanjutnya baru TRI (Tentara Republik Indonesia) lahir pada Mei 1946, lalu menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia). Tentara resmi yang jumlahnya terbatas bahu membahu dengan seluruh barisan pemuda, pelajar dan laskar rakyatlah yang berhasil mempertahankan kemerdekaan yang hendak dirusak oleh serbuan tentara Belanda. Perang kemerdekaan sama sekali bukan monopoli ABRI, perang itu dilakukan seluruh rakyat, sebagian di antaranya tergabung dalam laskar rakyat bersenjata seperti PRI, BPRI, Barisan Banteng, Hisbullah, Pesindo dsb. ABRI dalam sejarahnya merupakan tentara yang dibentuk dari para bekas Peta, Heiho, laskar rakyat dan juga sejumlah perwira KNIL yang berpihak pada proklamasi kemerdekaan 17
Agustus 1945.
Perang gerilya hanya dapat dilakukan oleh dukungan rakyat tani di pedesaan yang memberikan perlindungan dan pasokan bahan makan serta bantuan yang lain. Bersama itu pula terdapat dukungan kaum buruh dan kaum pencinta Republik di perkotaan dan daerah pendudukan musuh. Tanpa dukungan kaum tani, tidak akan ada perang gerilya. Pendeknya perang gerilya merupakan perang seluruh rakyat anti penjajahan. Di samping itu ada bagian yang melakukan perjuangan diplomasi.
Selama rezim Orba, ABRI telah disalahgunakan sebagai alat kekuasaan rezim yang mengontrol seluruh aspek kehidupan rakyat dan bangsa, nama ABRI telah dilumuri segala hal buruk yang berhubungan dengan kekuasaan yang sewenang-wenang dan segala macam pelanggaran HAM. Sejak reformasi nama baik itu hendak diperbaiki dengan memulihkan nama TNI. Tentu saja penggantian nama tidaklah serta merta dapat mengubah segalanya yang buruk.
Menurut Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri (2008), “Secara kualitatif profesionalisme TNI (terutama AD) sudah lama mengalami penurunan akibat terlalu lamanya TNI tercebur dalam kolam politik praktis hingga menumpulkan profesionalisme, menggerus keterampilan militer serta menggerogoti karakter keprajuritan sejati”.
….”
Atas inisisiatif KNI (Komite Nasional Indonesia) dibentuk BKR (Barisan Keamanan Rakyat), suatu badan sipil. Pada 5 Oktober 1945 Sukarno-Hatta mengeluarkan maklumat yang “berusaha menyusun” TKR (Tentara Keamanan Rakyat), yang pembentukannya memakan waktu. Selanjutnya baru TRI (Tentara Republik Indonesia) lahir pada Mei 1946, lalu menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia). Tentara resmi yang jumlahnya terbatas bahu membahu dengan seluruh barisan pemuda, pelajar dan laskar rakyatlah yang berhasil mempertahankan kemerdekaan yang hendak dirusak oleh serbuan tentara Belanda. Perang kemerdekaan sama sekali bukan monopoli ABRI, perang itu dilakukan seluruh rakyat, sebagian di antaranya tergabung dalam laskar rakyat bersenjata seperti PRI, BPRI, Barisan Banteng, Hisbullah, Pesindo dsb. ABRI dalam sejarahnya merupakan tentara yang dibentuk dari para bekas Peta, Heiho, laskar rakyat dan juga sejumlah perwira KNIL yang berpihak pada proklamasi kemerdekaan 17
Agustus 1945.
Perang gerilya hanya dapat dilakukan oleh dukungan rakyat tani di pedesaan yang memberikan perlindungan dan pasokan bahan makan serta bantuan yang lain. Bersama itu pula terdapat dukungan kaum buruh dan kaum pencinta Republik di perkotaan dan daerah pendudukan musuh. Tanpa dukungan kaum tani, tidak akan ada perang gerilya. Pendeknya perang gerilya merupakan perang seluruh rakyat anti penjajahan. Di samping itu ada bagian yang melakukan perjuangan diplomasi.
Selama rezim Orba, ABRI telah disalahgunakan sebagai alat kekuasaan rezim yang mengontrol seluruh aspek kehidupan rakyat dan bangsa, nama ABRI telah dilumuri segala hal buruk yang berhubungan dengan kekuasaan yang sewenang-wenang dan segala macam pelanggaran HAM. Sejak reformasi nama baik itu hendak diperbaiki dengan memulihkan nama TNI. Tentu saja penggantian nama tidaklah serta merta dapat mengubah segalanya yang buruk.
Menurut Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri (2008), “Secara kualitatif profesionalisme TNI (terutama AD) sudah lama mengalami penurunan akibat terlalu lamanya TNI tercebur dalam kolam politik praktis hingga menumpulkan profesionalisme, menggerus keterampilan militer serta menggerogoti karakter keprajuritan sejati”.
ABRI (Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia)
Wadah kesatuan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara,
dan Kepolisian Republik Indonesia, yang berdasarkan Keppres No. 225/Pit/I 962
bertugas menjaga stabilitas keamanan di dalam negeri dan menyediakan kekuatan
militer yang cukup agar Indonesia berada pada posisi yang kuat di dunia
internasional sehingga tidak mudah diserang negara lain. Dalam menjalankan
tugasnya itu, ABRI memiliki dwifungsi, yaitu fungsi di bidang sosial politik
serta pertahanan dan keamanan.
Pergantian Pimpinan. Pada tahun 1990—1995
Pergantian Pimpinan.
Pada tahun 1990—1995 beberapa kali terjadi pergantian pada pucuk pimpinan ABRI. Pada bulan Februari 1993, Jenderal Try
*Sutrisno, yang sejak 1988 menjabat sebagai pangab, menyerahkan jabatan tersebut kepada Jenderal Edi Sudradjat, yang ketika itu menjabat KSAD. Upacara serah terima dilangsungkan di mabes ABRI Ciiangkap.
Pergantian Pimpinan. Pada tahun 1990—1995
Pergantian Pimpinan.
Pada tahun 1990—1995 beberapa kali terjadi pergantian pada pucuk pimpinan ABRI. Pada bulan Februari 1993, Jenderal Try
*Sutrisno, yang sejak 1988 menjabat sebagai pangab, menyerahkan jabatan tersebut kepada Jenderal Edi Sudradjat, yang ketika itu menjabat KSAD. Upacara serah terima dilangsungkan di mabes ABRI Ciiangkap.
Dengan diangkatnya Edi Sudradjat menjadi pangab, terjadiiah
alib generasi pimpinan ABRI dan angkatan45 ke angkatan pasca-45, yaitu era
generasi Akademi Militer Nasional (AMN), sebab Edi Sudradjat adalah lulusan
penama AMN tahun 1960.
Dalam Kabinet Pembangunan VI (dilantik 19 Maret 1993) Edi Sudradjat dipercaya untuk menjabat menteri pertahanan dan keamanan, sehingga ia sempat memegang tiga jabatan rangkap (menhankani, pangab, dan KSAD). Sebulan kemudian barulah jabatan panglima ABRI diserahkan kepada Jenderal Feisal 5Tanjung, sedang jabatan KSAD diserahkan kepada Letjen Wismoyo
Pada bulan Pebruari 1994, Pangab Jenderal Peisal Tanjung mengadakan mutasi di beberapa jabatan tinggi ABRI dan menaikkan pangkat sejumlah perwira tinggi. Rangkaian mutasi dan promosi ini dimulai dengan pergantian kasospol ABRI, dan Flaryoto P.S. kepada Letjen
H.R. Hartono. Rangkaian mutasi kembali dilakukan pada bulan Februari 1995 dengan pergantian pejabat KSAD, dan Jenderal Wismoyo Anismunandar kepada Jenderal H.R. Hartono.
Insiden. Adanya gangguan keamanan dalam tahuntahun terakhir menimbulkan beberapa insiden yang mendapat sorotan tajam di dalam negeni maupun di luar negeni. Yang paling besar di antaranya adalah gangguan dan
*GPK di Timtim yang menimbulkan Peristiwa ;kDiii.
Penistiwa Diii 12 November 1991 merupakan tamparan keras bagi ABRI. Penistiwa itu menyebabkan Panglima Komando Pelaksana Operasi Timor Timur Brigjen R.S. Warouw diberhentikan secara hormat dan dinas ABRI karena dianggap bersalah dalam kasus itu. Sedangkan Pangdam IX/Udayana
Dalam Kabinet Pembangunan VI (dilantik 19 Maret 1993) Edi Sudradjat dipercaya untuk menjabat menteri pertahanan dan keamanan, sehingga ia sempat memegang tiga jabatan rangkap (menhankani, pangab, dan KSAD). Sebulan kemudian barulah jabatan panglima ABRI diserahkan kepada Jenderal Feisal 5Tanjung, sedang jabatan KSAD diserahkan kepada Letjen Wismoyo
Pada bulan Pebruari 1994, Pangab Jenderal Peisal Tanjung mengadakan mutasi di beberapa jabatan tinggi ABRI dan menaikkan pangkat sejumlah perwira tinggi. Rangkaian mutasi dan promosi ini dimulai dengan pergantian kasospol ABRI, dan Flaryoto P.S. kepada Letjen
H.R. Hartono. Rangkaian mutasi kembali dilakukan pada bulan Februari 1995 dengan pergantian pejabat KSAD, dan Jenderal Wismoyo Anismunandar kepada Jenderal H.R. Hartono.
Insiden. Adanya gangguan keamanan dalam tahuntahun terakhir menimbulkan beberapa insiden yang mendapat sorotan tajam di dalam negeni maupun di luar negeni. Yang paling besar di antaranya adalah gangguan dan
*GPK di Timtim yang menimbulkan Peristiwa ;kDiii.
Penistiwa Diii 12 November 1991 merupakan tamparan keras bagi ABRI. Penistiwa itu menyebabkan Panglima Komando Pelaksana Operasi Timor Timur Brigjen R.S. Warouw diberhentikan secara hormat dan dinas ABRI karena dianggap bersalah dalam kasus itu. Sedangkan Pangdam IX/Udayana
Polemik tentang Dwifungsi.
Pada bulan Januari 1992 terjadi polemik antara Jenderal (purn.) Soemitro dan Panglima ABRI Jenderal Try Sutrisno mengenai dwifungsi ABRI. Soemitro melontarkan gagasan pemisahan antara ABRI dan pusat kekuasaan. Menurut Soemitro, ABRI perlu mengkaji ulang peranannya sebab masa krisis sudah berlalu. Dwifungsi ABRI, yang berasal dan ide Jenderal Abdul Hans Nasution pada tahun 1950, lahir dan proses awal ketika ABRI berjuang bersama rakyat. Ia menginginkan ABRI membatasi keterlibatannya dalam urusan-urusan sipil.
Pada bulan Januari 1992 terjadi polemik antara Jenderal (purn.) Soemitro dan Panglima ABRI Jenderal Try Sutrisno mengenai dwifungsi ABRI. Soemitro melontarkan gagasan pemisahan antara ABRI dan pusat kekuasaan. Menurut Soemitro, ABRI perlu mengkaji ulang peranannya sebab masa krisis sudah berlalu. Dwifungsi ABRI, yang berasal dan ide Jenderal Abdul Hans Nasution pada tahun 1950, lahir dan proses awal ketika ABRI berjuang bersama rakyat. Ia menginginkan ABRI membatasi keterlibatannya dalam urusan-urusan sipil.
Fokus dari buku
tersebut adalah memaparkan perkembangan dwifungsi ABRI. Konsep dwifungsi ABRI
difahami sebagai ”jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI, untuk bersama-sama
dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan
bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan
bangsa, dalam rangka penciptaan tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945.”
Perkembangan Fungsi
ABRI sebagai Kekuatan Sosial Politik; Dwifungsi ABRI sebagai Konsep Politik;
Pelaksanaan Fungsi Sosial Politik ABRI; Konsep Dwifungsi ABRI: Pemikiran-pemikiran
Antisipatif; Dwifungsi ABRI dalam Sistem Demokrasi Pancasila, dan dilengkapi
dengan Lampiran-lampiran, dibahas dalam buku tersebut.
Buku ini diharapkan
dapat mengisi kekurangan informasi mengenai Dwifungsi ABRI, baik dilihat dari
segi sejarah, konsepsi, dan implementasinya, maupun gambaran pengembangan dan
aktualisasinya di masa depan.
Sumber – Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar