Rabu, 26 Desember 2012

Hari Lahir Abri 5 Oktober 1945


Reza Arafat Rosapal
 4423126880

Hari Lahir Abri 5 Oktober 1945

Pada tanggal 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan pembentukan Barisan Keamanan Rakyat untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum di daerahnya masing – masing . Dalam perebutan kekuasaan terhadap Jepang dan perlawanan terhadap Sekutu serta untuk memperkuat perasaan keamanan umum disadari perlu suatu Angkatan Bersenjata yang tangguh maka pada 5 oktober 1945 pemerintahan mendekritkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat.
Memang para pendiri negara kesatuan republik Indonesia saat itu telah memiliki wawasan luas kedepan,karena memang mereka terdiri dari para negarawan hasil didikan lembaga pendidikan standart Eropa .Mereka yang juga sebagai diplomat-diplomat yang belum ada tandingannya dengan  para diplomat Indonesia sekarang,dengan tulus ikhlas  tanpa pamrih dalam mengenban tugas amat berat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman pasukan pemenang perang dunia kedua itu.
Mereka tanpa mengeluh apalagi minta remunerasi yang tinggi sebagai dalih untuk meningkatkan pelayanannya kepada bangsa dan negara,sehingga mereka dalam kesederhanaannya bisa meraih suatu prestasi yang luar biasa . Mereka tidak mengenal adanya reces,studi banding  keluar negeri,ataupun minta berbagai fasilitas dari negara. Mereka seringkali merangkap jabatannya,tetapi mampu  melaksakan tugasnya masing-masing dengan sanagat baik.
Setelah kembali dari Vietnam ,Sukarno,Muhammad Hatta dan Rajiman Wediodiningrat  seiring menyerahnya Jepang kepada Sekutu ,15 Agustus 1945. Para pemuda yang sebagian diantaranya sudah mengenyam berbagai latihan kemiliteran Jepang dalam Seinendan,Kebodan,Heyho,Gyugun,Peta,Putera dan lasykar Rakyat seperti Hizbullah,TRIP,dan lain-lain mendatangi Sukarno dan Hatta serta merta menghendaki supaya jangan menunggu kemerdekaan pemberian Jepang,tetapi segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sekarang juga.
Kemudian para pemuda diantaranya terdapat Sukarni,Sayuti Malik,Wikana,Khairul Saleh dan lain-lain membawa Sukarno dan Muhammad Hatta ke Rengasdengklok,untuk menghindari Kota Jakarta yang sangat rawan menjelang pendaratan pasukan sekutu.Sementara Jepang sudah menyerah,sehingga Jepang harus menjaga”staus Quo”tidak boleh ada gerakan-gerakan tanpa ijin sekutu.
Sesuai dengan perjanjian San Francisco  dan Civil Affairs Agreement ,maka Indonesia disertahkan kembali kepada Belanda dan hanya pasukan Inggris dan Belanda saja yang mendarat  di Indonesia.Dalam kostalasi politik”Vacum of Power” tuntutan para pemuda tidak mungkin bisa dilaksanakan,menyebabkan terjadi perdebatan sengit antara golongan tua dan muda di Rengasdengklok.
Melalui perdebatan yang rada-rada semakin memanas,maka datanglah  Ahmad Subarjo yang berhasil menengahinya lalu menjemput  mereka kembali ke Jakarta .Rupanya Ahmad Subarjo ,salah seorang diplomat ulung yang pernah dimiliki Indonesia selain Agussalim sebelumnya sudah bernegoisasi dengan perwira Jepang,Laksamana Maeda.Di kediaman Maeda selanjutnya di buat draf teks proklamasi yang kemudian di ketik oleh Sayute Malik,setelah terjadi lagi polemik mengenai siapa yang berhak menandatangani teks proklamsi tersebut.Dan akhirnya memang Sukarno dan Muhammad hatta  yang menadatanginya atas nama bangsa Indonesia,sebagaimana yang kita kenal dalam teks proklamasi sekarang.
Setelah teks proklamasi selesai maka terjadi lagi polemik mengenai waktu dan tempat dilaksanakan upacara proklamasi kemeerdekaan yang sangat besar konsekuwensinya,karena melawan status quo yang harus ditegakkan oleh Jepang atas intruksi Sekutu.Sementara waktu itu keadaaannya sangat tegang,keamanan tidak menentu karena memang tidak ada pemerintahan yang definitif.Namun tetap juga para pendiri negara Indonesia tersebut tidak menghendaki pembentukan organisasi ketentaraan,selain hanya lasykar -lasykar pemuda hasil didikan kemiliteran Jepang itu. Tetapi secara militer mereka sudah sangat berpengalaman,bahkan lebih tangguh dari TNI sekarang ini.
Mengapa para pendiri negara belum membentuk angkatan bersenjata untuk mengamankan prosesi yang sangat penting bagi lahirnya Indonesia waktu itu  ?  menurut berbagai informasi mereka sengaja belum membentuknya untuk menghindari terjadinya konfrontasi dengan pasukan Jepang dan juga pasukan sekutu.Selain itu mereka masih lebih mementingkan langkah-langkah poolitik melalui diplomasi daripada militer. Karena memang mereka sangat unggul di bidang dilpomasi ,soalnya para pendiri negara Indonesia tersebut terdiri dari individu-individu yang sudah lulus” seleksi alam”perjuangan . Mereka sudah keluar masuk penjara kolonial ,yang melahirkan mentalitas-mentalis kokoh ,tawakalla,istiqamah dalam berbagai hal.Mereka memasang badannya hanya untuk negara ini,tanpa mengharapkan remunerasi apapun.
Dari jiwa raga yang tulus ikhlas seperti itu melahirkan  sifat-sifat religius dan kenegarawanan yang tinggi sebagai modal dasar perjuangan mereka,yang mendorong mereka memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tepat pukul 10 pagi 17 Agustus 1945 dengan pengibaran bendera itu.Selanjutnya mereka tidak mengenal reces segera meghubungi para pejuang lainnya untuk mengadakan Sidang esoknya 18 Agustus 1945.Dalam Sidang PPKI  itulah kemudian dipilih Sukarno dan Muhammad hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia.
Dalam sidang PPKI pula kemudian dibentuklah berbagai kelengkapan negara,dan sebuah Partai Politik pertama yakni Partai nasional Indonesia yang mengindikasikan,bahwa Indonesia kedepan berbentuk negara republik yang demokratis dan lebih mengutamakan perjuangan diplomati persuasif daripada kekerasan yang repressif.  Walaupun demikian ada jujga pihak-pihak yang menuding,bahwa kemerdekaan Indonesia itu merupakan hadiah Jepang didasarkan atas BPUPKI yang di bentuk Jepang .Konsekuwensinya kelompok-kelompok “Bangsawan”yang merupakan para pejabat kolonial Belanda akan kehilangan jabatannnya jika Indonesia merdeka,makanya mereka tidak senang Indonesia merdeka.
Kelompok itulah yang menyebarkan fitnah,bahwa Indonesia yang baru saja di proklamirkan itu merupakan sebuah negara pro Jepang yang artinya lawan Sekutu. Untuk melawan propaganda mereka tersebut,maka para pendiri bangsa dan negara Indonesia dengan sangat briliyannya membentuk negara demokratis yang buktinya adanya Partai Politik dalam Sidang PPKI,bukan dari Sidang BPUPKI yang sebelumnya di bubarkan pasca usai menyusun draf-draf UUD 1945 dan munculnya Pancasila.Dan untuk menghindari konfrontasi dengan pasukan Jepang dan Sekutu,mereka belum juga membentuk angkatan bersenjata ,yang mengidentifikasikan bahwa Indonesia memang negara yang lebih mengutamakan perdamaian daripada lainnya.
Setelah perlengkapan negara  selesai di bentuk,maka KNIP membantu tugas-tugas kenegaraan yang dijalankan oleh Presiden dan kabinetnya  . Baru kemudian Presiden dan jajarannya setelah melalui suatu pertimbangan strategi politik yang matang ,maka tepat 45 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia  diproklamirkan di susunlah organisasi kemiliteran yang berasal dari lasykar-lasykar pejunag yang tidak diragukan loyalitasnya terhadap Indonesia meskipun mereka berasal dari berbagai etnit ,sosial budaya ,agama dan ideologinya beragam  pula.Karenanya tanggal 5 Oktober 1945 diperingati sebagai hari lahirnya TNI  yang sebelumnya merupakan lasykar rakyat seperti TKR,BKR,TRIP,Hizbullah,dan lainnya bersatu dalam satu wadah angkatan bersenjata republik Indonesia(ABRI)yang sekarang TNI. Dirgahayu TNI ke 66 ,semoga tetap jaya dan nkuat dalam mengawal bangsa dan negara.
Sejarah Orba ditulis seolah ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) paling berjasa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Padahal ketika bangsa Indonesia merebut kemerdekaannya, ABRI belum lahir, yang ada ketika itu badan-badan perjuangan yang menghimpun barisan pemuda. Dari barisan pemuda sipil inilah lahir laskar rakyat yang memegang senjata sebagai hasil perebutannya dari tangan tentara Jepang dengan menyabung nyawa. Perebutan senjata tentara Jepang di berbagai tempat serta pertempuran pertama melawan tentara Inggris (dan Belanda) di Surabaya dan tempat lain, sepenuhnya dilakukan oleh para pemuda dan laskar rakyat, ketika ABRI atau TNI belum lahir. Maka menurut analisis ilmuwan politik Daniel Dhakidae, “Ketika masyarakat [sipil] mempersenjatai dirinya untuk berjuang maka itulah ABRI; ketika anggota ABRI menjagal jenderal-jenderalnya sendiri [1 Oktober 1965] maka itu adalah tindakan “partai”, suatu organisasi sipil ….PKI
….”
Atas inisisiatif KNI (Komite Nasional Indonesia) dibentuk BKR (Barisan Keamanan Rakyat), suatu badan sipil. Pada 5 Oktober 1945 Sukarno-Hatta mengeluarkan maklumat yang “berusaha menyusun” TKR (Tentara Keamanan Rakyat), yang pembentukannya memakan waktu. Selanjutnya baru TRI (Tentara Republik Indonesia) lahir pada Mei 1946, lalu menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia). Tentara resmi yang jumlahnya terbatas bahu membahu dengan seluruh barisan pemuda, pelajar dan laskar rakyatlah yang berhasil mempertahankan kemerdekaan yang hendak dirusak oleh serbuan tentara Belanda. Perang kemerdekaan sama sekali bukan monopoli ABRI, perang itu dilakukan seluruh rakyat, sebagian di antaranya tergabung dalam laskar rakyat bersenjata seperti PRI, BPRI, Barisan Banteng, Hisbullah, Pesindo dsb. ABRI dalam sejarahnya merupakan tentara yang dibentuk dari para bekas Peta, Heiho, laskar rakyat dan juga sejumlah perwira KNIL yang berpihak pada proklamasi kemerdekaan 17
Agustus 1945.
Perang gerilya hanya dapat dilakukan oleh dukungan rakyat tani di pedesaan yang memberikan perlindungan dan pasokan bahan makan serta bantuan yang lain. Bersama itu pula terdapat dukungan kaum buruh dan kaum pencinta Republik di perkotaan dan daerah pendudukan musuh. Tanpa dukungan kaum tani, tidak akan ada perang gerilya. Pendeknya perang gerilya merupakan perang seluruh rakyat anti penjajahan. Di samping itu ada bagian yang melakukan perjuangan diplomasi.
Selama rezim Orba, ABRI telah disalahgunakan sebagai alat kekuasaan rezim yang mengontrol seluruh aspek kehidupan rakyat dan bangsa, nama ABRI telah dilumuri segala hal buruk yang berhubungan dengan kekuasaan yang sewenang-wenang dan segala macam pelanggaran HAM. Sejak reformasi nama baik itu hendak diperbaiki dengan memulihkan nama TNI. Tentu saja penggantian nama tidaklah serta merta dapat mengubah segalanya yang buruk.
Menurut Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri (2008), “Secara kualitatif profesionalisme TNI (terutama AD) sudah lama mengalami penurunan akibat terlalu lamanya TNI tercebur dalam kolam politik praktis hingga menumpulkan profesionalisme, menggerus keterampilan militer serta menggerogoti karakter keprajuritan sejati”.
                           ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia)

Wadah kesatuan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia, yang berdasarkan Keppres No. 225/Pit/I 962 bertugas menjaga stabilitas keamanan di dalam negeri dan menyediakan kekuatan militer yang cukup agar Indonesia berada pada posisi yang kuat di dunia internasional sehingga tidak mudah diserang negara lain. Dalam menjalankan tugasnya itu, ABRI memiliki dwifungsi, yaitu fungsi di bidang sosial politik serta pertahanan dan keamanan.
Pergantian Pimpinan. Pada tahun 1990—1995


Pergantian Pimpinan.
Pada tahun 1990—1995 beberapa kali terjadi pergantian pada pucuk pimpinan ABRI. Pada bulan Februari 1993, Jenderal Try
*Sutrisno, yang sejak 1988 menjabat sebagai pangab, menyerahkan jabatan tersebut kepada Jenderal Edi Sudradjat, yang ketika itu menjabat KSAD. Upacara serah terima dilangsungkan di mabes ABRI Ciiangkap.

Dengan diangkatnya Edi Sudradjat menjadi pangab, terjadiiah alib generasi pimpinan ABRI dan angkatan45 ke angkatan pasca-45, yaitu era generasi Akademi Militer Nasional (AMN), sebab Edi Sudradjat adalah lulusan penama AMN tahun 1960.

Dalam Kabinet Pembangunan VI (dilantik 19 Maret 1993) Edi Sudradjat dipercaya untuk menjabat menteri pertahanan dan keamanan, sehingga ia sempat memegang tiga jabatan rangkap (menhankani, pangab, dan KSAD). Sebulan kemudian barulah jabatan panglima ABRI diserahkan kepada Jenderal Feisal 5Tanjung, sedang jabatan KSAD diserahkan kepada Letjen Wismoyo


Pada bulan Pebruari 1994, Pangab Jenderal Peisal Tanjung mengadakan mutasi di beberapa jabatan tinggi ABRI dan menaikkan pangkat sejumlah perwira tinggi. Rangkaian mutasi dan promosi ini dimulai dengan pergantian kasospol ABRI, dan Flaryoto P.S. kepada Letjen
H.R. Hartono. Rangkaian mutasi kembali dilakukan pada bulan Februari 1995 dengan pergantian pejabat KSAD, dan Jenderal Wismoyo Anismunandar kepada Jenderal H.R. Hartono.

Insiden. Adanya gangguan keamanan dalam tahuntahun terakhir menimbulkan beberapa insiden yang mendapat sorotan tajam di dalam negeni maupun di luar negeni. Yang paling besar di antaranya adalah gangguan dan
*GPK di Timtim yang menimbulkan Peristiwa ;kDiii.

Penistiwa Diii 12 November 1991 merupakan tamparan keras bagi ABRI. Penistiwa itu menyebabkan Panglima Komando Pelaksana Operasi Timor Timur Brigjen R.S. Warouw diberhentikan secara hormat dan dinas ABRI karena dianggap bersalah dalam kasus itu. Sedangkan Pangdam IX/Udayana

Polemik tentang Dwifungsi.
Pada bulan Januari 1992 terjadi polemik antara Jenderal (purn.) Soemitro dan Panglima ABRI Jenderal Try Sutrisno mengenai dwifungsi ABRI. Soemitro melontarkan gagasan pemisahan antara ABRI dan pusat kekuasaan. Menurut Soemitro, ABRI perlu mengkaji ulang peranannya sebab masa krisis sudah berlalu. Dwifungsi ABRI, yang berasal dan ide Jenderal Abdul Hans Nasution pada tahun 1950, lahir dan proses awal ketika ABRI berjuang bersama rakyat. Ia menginginkan ABRI membatasi keterlibatannya dalam urusan-urusan sipil.

Fokus dari buku tersebut adalah me­maparkan perkembangan dwifungsi ABRI. Konsep dwifungsi ABRI difahami sebagai ”jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI, untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perju­angan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara maupun di bidang kese­jahteraan bangsa, dalam rangka pencip­taan tujuan nasional, berdasarkan Panca­sila dan UUD 1945.”
Perkembangan Fungsi ABRI sebagai Kekuatan Sosial Politik; Dwifungsi ABRI sebagai Konsep Politik; Pelaksanaan Fungsi Sosial Politik ABRI; Konsep Dwifungsi ABRI: Pemikiran-pemikiran Antisipatif; Dwifungsi ABRI dalam Sistem Demokrasi Pancasila, dan dileng­kapi dengan Lampiran-lampiran, dibahas dalam buku tersebut.
Buku ini diharapkan dapat mengisi ke­kurangan informasi mengenai Dwifungsi ABRI, baik dilihat dari segi sejarah, konsepsi, dan implementasinya, maupun gambaran pengembangan dan aktualisasi­nya di masa depan.
Sumber – Sumber :

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar