pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949 / Wednesdy Roulina S

NAMA           : WEDNESDY ROULINA S

PRODI           : USAHA JASA PARIWISATA 2012

TUGAS          : UTS SEJARAH INDONESIA

NO REG        : 4423126885

 

                   PENGAKUAN KEDAULATAN 27 DESEMBER 1949

      Soekarno mencetuskan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, namun arti kemerdekaan yang sebenarnya belumlah didapatkan oleh bangsa indonesia, karena kedaulatan indonesia belum diakui sehingga masih ada agresi militer dari pihak belanda setelah kemerdekaan. Dalam sejarah tercatat 2 kali belanda melakukan agresi. Jadi sejarah mengenai pengakuan kedaulatan 27 desember 1949 dimulai dari proklamasi sampai pengakuan kedaulatan tersebut, tepatnya saat konferensi meja bundar terjadi.

·         AGRESI BELANDA I

Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Namun sebagai kedok untuk dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai Aksi Polisionil, dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Letnan Gubernur Jenderal Belanda, Dr. H.J. van Mook menyampaikan pidato radio di mana dia menyatakan, bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan Linggajati. Pada saat itu jumlah tentara Belanda telah mencapai lebih dari 100.000 orang, dengan persenjataan yang modern, termasuk persenjataan berat yang dihibahkan oleh tentara Inggris dan tentara Australia.

PERSETUJUAN RENVILLE

Tujuan utama Belanda dengan melancarkan agresi I itu ialah untuk memperluas wilayah kekuasaannya di Jawa, Madura dan Sumatra. Dengan demikian maka Republik Indonesia akan menjadi lemah danT.N.I. akan terdesak dalam daerah sempit.

Serangan-serangan Belanda itu dengan tegas mendapat celaan dari seluruh dunia. Kementrian Luar Negri Inggris menyatakan kekecewaannya terhadap tindakan Belanda ini.  Mahasiswa-mahasiswa dan kaum buruh Australia  berdemonstrasi  di muka kedutaan Belanda. Beberapa negara di Asia menyatukan simpati terhadap perjuangan rakyat indonesia membela tanah airnya dan mengajukan protes  atas serangan Belanda itu kepada Dewan keamanan P B.B. (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Pada tanggal 31 Juli 1947 soal Indonesia dibicarakan dalam dewan keamanan.

Pada tanggal 1 Agustus 1947 Dewan keamanan menyerukan kepada Belanda dan Indonesia untuk menghentikan tembak-menembak. Pada tanggal 4 Agustus 1947 Panglima Tertinggi Angkatan Perang R.I. memerintahkan kepada seluruh Angkatan Perang R.I. supaya tetap tinggal ditempatnya masing-masing dan menghentikan segala tindakan permusuhan.

kemudian pada tanggal 25 Agustus 1947 Dewan keamanan menerima sebuah putusan yang berisi antara lain:

Para konsul asing di Jakarta supaya membuat laporan mengenai keadaan terakhir di Indonesia, Membentuk sebuah komisi yanhg terdiri dari tiga negara. Komisi Tiga Negara (K.T.N.), yang bertugas memberikan perantara jasa-jasa baik dalam menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda.

Pada tanggal 1 november 1947 Dewan Keamanan menyerukan supaya kedua pihak mengadakan perundingan dengan bantuan K.T.N.

Pembukaan resmi perundingan antara Indonesia-Belanda diadakan  pada tanggal 6 Desember 1947 digeladak kapal perang Amerika Renville, yang disaksikan oleh K.T.N.

Perunding-perundingan itu akhirnya menghasilkan persetujuan renville yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948.

Isi persetujuan Renville itu adalan antara lain:

Pemerintah R.I. harus mengakui kedaulatan Belanda atas Hindia-Belanda sampai pada waktu yang ditetapkan pleh Kerajaan Belanda untuk mengakui Negara Indonesia Serikat.

Di berbagai daerah di Jawa, Madura dan sumatra diadakan pemungutan suara untuk menentukan apakah daerah-daerah itu mau masuk R.I. ataukah mau masuk Negara Indonesia Serikat.

Akibat persetujuan Renville itu ialah:

Daerah R.I. yang dengan persetujuan linggrajati terbatas pada Sumatra, Jawa dan Madura lebih diperkecil lagi, T.N.I. yang masih ada di Jawa-Barat dipindahkan ke daerah R.I. di Jawa-Tengah; anggota-anggota T.N.I. yang ingkar kemudian menjadi bibit gerombolan D.I.-T.I.I. di Jawa Barat, Pertentangan politik dalam negeri makin meruncing, terutama karena Belanda menjalankan politik divide et impera (dengan mendirikan negara-negara “boneka”)

                                                             

DIMULAINYA OPERASI MILITER

Konferensi pers pada malam 20 Juli di istana, di mana Gubernur Jenderal HJ Van Mook . mengumumkan pada wartawan tentang dimulainya Aksi Polisionil Belanda pertama. Serangan di beberapa daerah, seperti di Jawa Timur, bahkan telah dilancarkan tentara Belanda sejak tanggal 21 Juli malam, sehingga dalam bukunya, J. A. Moor menulis agresi militer Belanda I dimulai tanggal 20 Juli 1947. Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Fokus serangan tentara Belanda di tiga tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau, di Jawa Tengah mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah di mana terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula.

Pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan khusus, yaitu Korps Speciale Troepen (KST) di bawah Westerling yang kini berpangkat Kapten, dan Pasukan Para I (1e para compagnie) di bawah Kapten C. Sisselaar. Pasukan KST (pengembangan dari DST) yang sejak kembali dari Pembantaian Westerling|pembantaian di Sulawesi Selatan belum pernah beraksi lagi, kini ditugaskan tidak hanya di Jawa, melainkan dikirim juga ke Sumatera Barat. Agresi tentara Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, perkebunan dan pertambangan.

Pada 29 Juli 1947, pesawat Dakota Republik dengan simbol Palang Merah di badan pesawat yang membawa obat-obatan dari Singapura, sumbangan Palang Merah Malaya ditembak jatuh oleh Belanda dan mengakibatkan tewasnya Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adisucipto|Agustinus Adisutjipto, Komodor Muda Udara dr. Abdulrahman Saleh dan Perwira Muda Udara I Adisumarmo Wiryokusumo.

CAMPUR TANGAN PBB       

Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ke PBB, karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian Internasional, yaitu Persetujuan Linggajati. Belanda ternyata tidak memperhitungkan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk Inggris, yang tidak lagi menyetujui penyelesaian secara militer. Atas permintaan India dan Australia, pada 31 Juli 1947 masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB, yang kemudian mengeluarkan Resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. Dewan Keamanan PBB de facto mengakui eksistensi Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam semua resolusi PBB sejak tahun 1947, Dewan Keamanan PBB secara resmi menggunakan nama INDONESIA, dan bukan Netherlands Indies. Sejak resolusi pertama, yaitu resolusi No. 27 tanggal 1 Augustus 1947, kemudian resolusi No. 30 dan 31 tanggal 25 August 1947, resolusi No. 36 tanggal 1 November 1947, serta resolusi No. 67 tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB selalu menyebutkan konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda sebagai The Indonesian Question. Atas tekanan Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 15 Agustus 1947 Pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran.

Dalam melaksanakan Persetujuan Linggarjati itu timbul banyak kesukaran:

Belanda  berpendapat, bahwa sebelum Negara Indonesia Serikat dibentuk hanya Belandalah yang berdaulat di seluruh Indonesia, sedang pemerintah Republik Indonesia sebaliknya berpendapat, bahwa sebelum Negara Indonesia Serikat dibentuk, kedudukan de facto Republik Indonesia tidak berubah.

Pihak Belanda terang-terangan menginjak-injak Persetujuan Linggarjati itu dengan:

a.       Mengadakan serangan di sana-sini dan tetap giat melemahkan R.I

b.      Membentuk negara-negara “boneka” dimana-mana di Indonesia, jadi tetap menjalankan politik devide et impera.

Pada tanggal 29 juni 1947 Belanda mengajukan usul yang bersifat ultimatum yakni, supaya R.I. mengakui kedaulatan Belanda di Indonesia.

Timbullah keadaan yang tegang dan suasana menjadi sangat genting.

Pada malam 20 juli 1947 menjelang tanggal 21 juli Belanda mulai menyerang Republik Indonesia dari segala jurusan dengan mengerahkan Angkatan Darat, Laut dan Udaranya. Belanda berdalih, bahwa serangan itu dilancarkan oleh seluruh angkatan perang Belanda. Serangan yang telah menimbulkan korban-korban jiwa dan harta benda rakyat itu adalah suatu peperangan yang didesak kepada bangsa Indonesia. Tindakan kemiliteran dengan serangan-serangan (agresi) membabi-buta itu dilayani oleh T.N.I dan rakyat dengan  senjata-senjata yang ada padanya dan dengan penuh kebulatan tekad: “sekali merdeka tetap merdeka!” walaupun Belanda berhasil menduduki kota-kota, namun pasukan-pasukan kita melakukan perang gerilya dan terus-menerus menggempurkan kota-kota itu, sehingga tentara Belanda menderita kerugian.

Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948

 

Adalah peristiwa penyerbuan ke wilayah Republik Indonesia oleh tentara Belanda. Pemerintahan Belanda di wilayah bekas Hindia Belanda bersikeras menyebut peristiwa penyerbuan tersebut sebagai “Aksi Polisionil”. Dengan istilah “Aksi Polisionil”, pihak Belanda ingin menegaskan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa militer.

Sebuah peristiwa militer mengasumsikan adanya perang antara dua entitas negara yang berbeda. Padahal, bagi pihak Belanda, RI bukan merupakan sebuah negara, melainkan bagian dari wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 dimaksudkan oleh Belanda untuk memusnahkan kekuatan bersenjata yang berada di pihak RI, yaitu TNI, yang dianggap sebagai ekstrimis atau bahkan kriminal.

Bagi Belanda, apa yang kita kenal sebagai Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh kekuatan polisi, yang dalam struktur kelembagaan negara manapun merupakan sebuah lembaga untuk menegakkan keamanan dan ketertiban sipil. Dengan demikian, TNI bagi Belanda adalah “kriminal”yang mengganggu ketertiban dan keamanan.

Walaupun demikian, pada kenyataannya, kekuatan tentaralah yang dikerahkan untuk melaksanakan Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948. Kekuatan “polisi” yang digunakan oleh pihak Belanda secara praktis merupakan sebuah kekuatan “militer” karena dilengkapi dengan peralatan yang biasanya hanya dimiliki oleh kesatuan-kesatuan militer, antara lain kendaraan lapis baja dan alat-alat persenjataan berat. 

Alasan lain yang sering dikemukakan Belanda untuk membenarkan Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948 adalah bahwa RI tidak sepenuhnya menjalankan Perjanjian Renville, yang ditandatangani pada 17 Januari 1947. Menurut perjanjian tersebut, RI harus mengosongkan kekuatan TNI dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian ini menyebabkan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin.

Rakyat Indonesia yang hidup di sekitar tahun tersebut sering menyebut peristiwa tersebut sebagai zaman dorsetut (Doorstoot), atau “kles” (Clash). Pemerintah RI sendiri secara resmi menyebut peristiwa itu sebagai Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948. Angka II di belakang istilah tersebut menunjukkan bahwa Belanda sebelumnya juga pernah melancarkan serangan ke wilayah RI.  Dalam buku-buku sejarah resmi Indonesia, diceritakan bahwa pada tahun 1947 Belanda pernah melancarkan Agresi Militer Belanda I pada 1974 tak lama setelah penandatanganan Perjanjian Linggarjati. Seperti istilah yang diberikan untuk Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948, Belanda menyebut serangan ini sebagai “Aksi Polisionil I”. 
“perang”, perencanaan dan pelaksanaan penyerbuan tersebut adalah khas militer dan strategi dan taktik yang diterapkan menunjukkan bahwa penyerbuan tersebut memang sebuah perang.

MENUJU KONFERENSI MEJA BUNDAR

            Sejak kembalinya para pemimpin RI ke Yogyakarta (6 juli 1949), perundingan dengan BFO yang telah dirintis di Bangka dimulai lagi. Yang dibahas dalam perundingan itu ialah pembentukan pemerintah peralihan sebelum terbentuknya Negara Indonesia Serikat. Kemudian, pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 diadakan perundingan antara kedua belah pihak, yang disebut konferensi Antar-Indonesia. Konferensi itu memperlihatkan bahwa politik divide et impera Belanda untuk memisahkan daerah-daerah diluar Republik dari Republik Indonesia, mengalami kegagalan. Pada konferensi Antar-Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta itu dihasilkan persetujuan mengenai bentuk negara dan hal-hal yang bertalian dengan ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat.

1.      Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme.

2.      RIS akan dikepalai seorang presiden konstitusional dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat.

3.      Akan dibentuk dua badan perwakilan, yakni sebuah dewan perwakilan rakyat dan sebuah dewan perwakilan negara bagian (senat). Pertama kali akan dibentuk dewan perwakilan rakyat sementara.

4.      Pemerintah Federal Sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak negara Belanda, melaikan pada saat yang sama juga dari Republik Indonesia.

Di bidang militer jugs telahtercapai persetujuan sebagai berikut:

1.      Angkatan perang RIS adalah angkatan perang nasional. Perang RIS adalah panglima tertinggi angkatan perang RIS.

2.      Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS: negara-negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri.

3.      Pembentukan angkatan perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia. Angkatan perang RIS akan dibentuk oleh pemerintah RIS dengan inti angkatan perang RI (TNI), bersama-sama dengan orang Indonesia yang ada dalam KNIL,ML,KM,VB, dan Territoriale Bataljons.

4.      Pada masa pemulaan RIS, menteri pertahanan dapat merangkap sebagai panglima besar APRIS.

Konferensi Antar-Indonesia dilanjutkan kembali di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 1949, dan dipimpin oleh perdana menteri Hatta yang membahas masalah pelaksanaan dari pokok-pokok persetujuan yang telah diambil di Yogyakarta. Kedua belah pihak setuju untuk membentuk Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah konferensi meja bundar (KMB). Didalam konferensi Antar-Indonesia, kini bangsa Indonesia sebagai keseluruhan telah siap menghadapi KMB. Pada tanggal 4 Agustus 1949 diangkat delegasi Republik Indonesia yang terdiri dari: Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh.Roem, Prof.Dr.Mr.Supomo, dr.J.Leimena,Mr.Ali Sastroamidjojo, Ir.Djuanda, dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr Sumitro Djojohadikusumo, Mr.Abdul Karim Pringgodigdo, kolonel T.B.Simatupang, dan Mr.Sumandi. Delegasi BFO dipimpin oleh sultan Hamid II dari Pontianak.

Pada tanggal 23 Agustus 1949 KMB dimulai di Den Haag. Konferensi selesai pada tanggal 2 November 1949.

PEMBENTUKAN RIS DAN PENGAKUAN KEDAULATAN

            Hasil KMB kemudian diajukan kepada KNIP untuk diratifikasi. KNIP yang bersidang pada tanggal 6 Desember 1949berhasil menerima KMB dengan 226 pro lawan 62 kontra, dan 31 meninggalkan sidang.

Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Ir.Soekarno. Ir.Soekarno terpilih sebagai presiden RIS pada tanggal 16 Desember 1949 kabinet RIS yang pertama dibawah pimpinan Drs. Moh. Hatta selaku perdana menteri, dilantik oleh presiden. Akhirnya, pada tanggal 23 Desemberdelegasi RIS yang dipimpin oleh Drs.Moh.Hatta berangkat ke Nederland untuk menandatangani Piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949 baik di Indonesia maupun di Nederland diadakan upacara penandatanganan naskah penyerahan dan pengakuan kedaulatan. Di Nederland bertempat diruang Takhta Amsterdam, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr.willem Dress, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J.A. Sassen, dan ketua Delegasi RIS Dr.Moh.Hatta bersama-sama membubuhkan tanda tangannya pada piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan kepada RIS. Pada waktu yang sama di Jakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX membubuhkan tanda tangan mereka pula pada naskah penyerahan dan pengakuan kedaulatan. Secara formal Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui kedaulatan penuh suatu negara Indonesia diseluruh bekas wilayah Hindia Belanda (kecuali Papua). Dengan demikian, berakhirlah secara resmi perang kemerdekaan Indonesia.

            Dengan demikian, pada hakikatnya apa yang dilakukan pihak Belanda adalah mengakui kedaulatan bangsa Indonesia sendiri atas wilayah nasionalnya, yang dalam hal ini diwakili oleh RIS.

SUMBER REFERENSI

·         Buku Sejarah Nasional Indonesia VI

·         Buku Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia

·         Buku Sejarah Indonesia Modern

·         http://id.wikipedia.org/wiki/Pengakuan_tanggal_kemerdekaan_Indonesia_oleh_Belanda

·         http://asagenerasiku.blogspot.com/2012/05/pengakuan-kedaulatan-republik-indonesia.html

·         http://unsilster.com/2011/02/sejarah-pengakuan-kedaulatan-republik-indonesia-serikat-ris/

·         http://goenaar.blogspot.com/2009/02/pengakuan-kedaulatan-indonesia-ris-27.html

·         http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Renville