Sejarah Indonesia UJP 2012: UAS SEJARAH INDONESIA (Jalan panjang menuju merdeka)

UAS SEJARAH INDONESIA

NUANSA RIVALDI

4423126874

Usaha Jasa Pariwisata

JALAN PANJANG MENUJU MERDEKA

Revolusi industri dan persaingan negara negara eropa memunculkan perlombaan mencari daerah jajahan baru biayaya pendudukan yang sangat besar memaksa pengusaha kolonial menggunakan segala cara untuk mengisi kasnya. Di hindia belanda, penguasa meberlakuakan tanam paksa. Sistem yang menguntungkan ini justru mengundang kecaman di daerah negeri belanda. Maka, politik eetis pun di hadirkan, dari sini bersemi gerakan kebangsaan indonesia. Indonesia sempat mengalami pendudukan jepang sebelum merdeka. Republik yang masih belia diganggu oleh beberapa agresi belanda sebelum kesepakatan damai di tetapkan sistem perbankan ikut terkena imbas pasaran daerah zaman ini .

A. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MEMBURUKNYA KEADAAN EKONOMI DAN KEUANGAN DI INDONESIA PADA AWAL KEMERDEKAAN

Di akhir pendudukan jepang dan pada awal berdirinnya Republik Indonesia, pada saat itu keadaan ekonomi sedang kacau. Kekacuan tersebut di sebapkan oleh hal hal berikut:

1. Inflasi yang sangat tinggi (Hiper-Inflasi)

Penyebab terjadinya inflasi di karenakan beredarnnya mata uang jepang yang tak terkendali. Di perkirakan pada saat itu mata uang jepang yang beredar sekitar 4 milyar. Di perkirakan yang beredar di jawa sekitar 1,6 milyar. Jumlahnya lalu bertambah besar pada saat tentara sekutu berhasil menduduki kota-kota besar yang ada di Indonesia dan menguassai bank-bank yanga ada. Dari bank-bank itu saja sekutu sudah mengedarkan uang cadangan sebesar 2,3 milyar untuk keperluan operasi bagi tentara sekutu. Akibatnya, kelompok yang paling tersiksa adalah para petani di sebapkan oleh inflasi. Hal ini bisa terjadi di karenakan para petani lah yang paling banyak menyimpan mata uang jepang.

Pemerintah Republik Indonesia yang saat itu baru berusia sangat muda, akhirnya tidak dapat menghentikan peredaran mata uang Jepang. Di karenakan negara RI yang masih muda tidak mempunyai mata uang yang baru untuk penggantinnya. Akhirnnya di putuskan lah tiga mata uang sementara yang berlaku di wilayah RI, yaitu :

a. Mata uang De Javasche Bank,

b. Mata uang pemerintah Hindia Belanda,

c. Mata uang pendudukan Jepang.

Pada akhirnnya, kesulitan ekonomi menghimpit bangsa Indonesia, tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI yang baru saja di lantik Letnan Jendral sir Montagu Stopford mengumumkan bahwa mata uang NICA kembali berlaku di daerah-daerah yang di duduki oleh sekutu. Mata uang NICA dimaksudkan untuk mengganti mata uang Jepang yang nilainya pada saat itu sudah sangat turun. Tindakan tersebut diproses oleh Perdana Menteri Syahrir, karena itu artinya pihak sekutu telah melanggar persetujuan yang telah disepakati yaitu, tidak akan ada mata uang baru, sebelum perjanjian politik di Indonesia diselesaikan.

Pemerintah RI melakukan hal yang sama pada bulan Oktober 1946 dengan mengeluarkan uang kertas baru yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai pengganti uang Jepang. Bank Indonesia yang semula merupakan Yayasan Pusat Bank ini dibentuk pada tanggal 1 November 1946 yang berfungsi untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing.

2. Pada bulan November 1945, Belanda (NICA) menutup pintu keluar-masuk perdagangan RI, dengan alasan:

a. Untuk mencegah dimasukannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia,

b. Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya,

c. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang bukan berasal dari Indonesia.

Akibatnya adalah barang dagangan milik pemerintah RI tidak dapat diekspor, sehingga Indonesia menjadi kekurangan barang-barang impor yang sangat dibtuhkan.

3. Kas negara kosong, pajak dan bea masuk sangat berkurang, sehingga pendapatan pemeritah semakin tidak sebanding dengan pengeluarannya. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan petani inilah pemerintah RI masih bertahan, sekali pun keadaan ekonomi sangat buruk.

B. USAHA MENEMBUS BLOKADE EKONOMI

Usaha pemerintah untuk menembus blokade ekonomi yang dilakukan pihak Belanda adalah sebagai berikut:

1. Diplomasi Beras ke India

Usaha yang di lakukan ini lebih bersifat politis dari pada ekonomi. ketika rakyat india sedang mengalami bencana kelaparan, pemerintah RI pada saat itu memberikan bantuannya dengan memberikan 500.000 ton beras, dengan harga yang rendah. Pemerintah bersedia dikarenakan sudah memperkirakan akan mengalami surplus sebesar 200.000 sampai 400.000 ton pada tahun 1946. sebagai timbal balik pemerintah India menjanjikan akan mengirim bahan pakaian yang sangat di butuhkan oleh rakyat Indonesia pada saat itu. Republik Indonesia pada saat itu memperoleh keuntungan dalam forum internasional India adalah negara yang paling aktif membantu perjuangan kemerdekaa RI.

2. Mengadakan Hubungan Dagang Langsung ke Luar Negeri

Pemerintah melakukan usaha untuk membuka hubungan langsung ke luar negri dengan cara:

a. Mengadakan kontak hubungan dengan perusahaan swasta Amerika yaitu Isbrantsen Inc., dan di rintis oleh BTC (Banking Tranding Corporation). Pada transaksi pertama pihak Amerika serikat, mereka bersedia membeli barang ekspor dari Indonesia. Barang barang pesanan RI dan barang barang yang akan di ekspor menggunakan kapal Martin Behrmann di pelabuhan Cirebon, namun di cegat dan seluruh muatan di sita oleh kapal angkatan laut Belanda yang kemudian di seret ke pelabuhan Tanjung Priok.

b. Menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Singapura dan Malaysia, semakin sering di lakukan sejak tahun 1946 hingga masa akhir perang kemerdekaan. Yang di lakukan oleh angkatan laut RI dengan di bantu oleh pemerintah daerah. Indonesia Office (Indoff) di bentuk oleh pemerintah RI pada tahun 1947. Indoff merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negri. Kementrian pertahanan juga membentuk perwakilannya di luar negri yang di sebut Kementrian Pertahanaan Usah Luar Negri (KPULN) yang di pimpin oleh Ali Jayengprawiro. Badan ini bertugas untuk membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang. Sebagai pelaksana upaya menebus upaya ini yang terkenal adalah John Lie. O.P.Koesno, Ibrahim Saleh dan Chris Tampenawas.Selama tahun 1946 di pelabuhan Sumatera hanya Belawan yang berhasil di duduki Belanda, di karenakan perairan Sumatera yang luas Belanda pun tidak mampu melakukan pengawasn yang ketat. Hasil hasil dari Sumatera trerutama karet yang berhasil di selundupkan keluar nefri terutama Singapura, mencapai jumlah puluhan ribu ton. Selama tahun 1946 saja barang-barang yang diterima oleh Singapura dari Sumatera seharga Straits $ 20.000.000,-. Sedangkan yang berasal dari Jawa hanya Straits $ 1.000.000,-. Sebaliknya barang-barang yang dikirim ke Sumatera dari Singapura seharga Straits $ 3.000.000,- dan dari Singapura ke Jawa seharga Straits $ 2.000.000,-.

C. USAHA-USAHA MENGATASI KESULITAN EKONOMI

Pada Febuary 1946 pemerintah melakukan upaya untuk memecahkan masalah ekonomi secara mendesak yaitu,

1. Pinjaman Nasional

Pogram ini di laksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP. pinjaman nasional akan di bayar kembali pada jangka waktu 40 tahun. Besar pinjaman yang di lakukan pada bulan Juli 1946 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 . Dan terkumpulnya uang sejumlah Rp. 500.000.000,00. Kesuksesan ini bisa terjadi akibat besarnyaa dukungan dan kepercayaan rakyast terhadap pemerintah RI .

2. Konfrensi Ekonomi, Febuary 1946

Konfrensi yang di pimpin oleh Mentri Kemakmuran, Ir. Darmawan Mangunkusumo dan di hadiri oleh para cendikiawan, para gubenur dan para pejabat lainnya memiliki tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menangani masalah-masalah ekonomi yang mendesak yaitu:

a. Masalah produksi dan distribusi makanan

Dalam masalah produksi dan distribusi bahan makanan di sepakati bahwa sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi perang jepang, secaara berangsur-angsur akan di hapuskan dan di ganti dengan sistem desentralisasi.

b. masalah sandang

Mengenai masalah sandang di sepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat di ganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (PPBM) yang di pimpin ooleh dr. sudarsono dan di bawah pengawasan Kementrian Kemakmuran. PPBM dapat di anggap sebagai awal dari terbentuknnya Badan Urusan Logistik (BULOG).

c. status dan adminitrasi perkebunan perkebunan

Mengenai masalah penilaian kembali status dan adminitrasi perkebunan yang merupakan perusahaan vital bagi RI, konfrensi ni menyumbangkan beberapa pokok pikiran. Pada masa Kabinet Sjarir, persoalan status dan adminitrasi perkebunan ini dapat di slesaikan. Semua perkebunan di kuasai oleh negara dengan sitem sentralisasi di bawah pengawasan Kementrian Kemakmuran. Konfrensi ekonomi ke dua di adakan di solo pada tanggal 6 Mei 1946. Konfrensi ke dua ini membahas masalah perekonomian yang lebih luas, seperti program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia. Dalam konfrensi ini wakil presiden Drs. Moh Hatta meberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah rehabilitasi pebrik gula. Hal ini di sebab kan gula merupakan bahan ekspor yang penting, oleh karena itu pengusahaannya harus dikuasai oleh negara. Hasil ekspor ini di harapkan dapat di beli kan atau di tukar dengan barang-barang lainnya yang di butuhkan RI. Saran yang di sampaikan oleh wakil presiden ini dapat di realisasikan pada tanggal 21 Mei 1946 dengan di bentuknnya Badan Penyelanggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN) berdasarkan peraturan pemerintah no. 3/1946. Peraturan tersebut di sempurnakan melalui Peraturan Pemerintah no. 4 tahun 1946, tanggal 6 Juni 1946 mengenai pembentukan Perusahaan Perkebunaan Negara (PPN) .

3. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) pada tanggal 19 Januari 1947

pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, dr . A.K. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas mebuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun. Sesudah badan pernacang ini bersidang A.K. Gani mengumumkan rencana pembangunan 10 tahun. Untuk mendanai rencana pembangunan ini terbuka baik bagi pemodal dalam negri maupun bagi pemodal asing. Untuk menampung dana pembangunan tersebut pemerintah akan membentuk bank pembangunan.

Pada bulan April 1947, badan perancang ini di perluas menjadi panitia pemikir siasat ekonomi yang di pimpin langsung oleh wakil presiden Moh Hatta, sedangkan A.K. Gani sebagai wakilnnya. Panitia ini bertugas mepelajari, mengumpulkan data, dan meberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam rangka melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Semua hasil pemikiran ini belum berhasil di laksanakan dengan baik, karena situasi politik dan militer yang tidak memungkinkan. Agresi militer Belanda mengakibatkan sebagian besar daerah RI yang memiliki potensi ekonomi baik, jatuh ketangan Belanda. Wilayah RI tinggal beberapa keresidenan di jawa dan sumatra yang sebagian besar tergolong sebagai daerah minus dan berpenduduk padat. Pecahnnya pemberontakan PKI madiun dan agresi miliuter Belanda II mengakibatkan kesulita ekonomi semakin memuncak.

4. Rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang (RERA) pada tahun 1948

Program yang di praksai oleh wakil presiden Drs. Moh Hatta ini, di maksudkan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekkonomi, di samping meningkatkan efisiensi. Rasionalisasi ini meliputi penyempurnaan adminitrasi negara, Angkatan Perang dan Aparat Ekonomi. sejumlah satuan angkatan perang di kurangiu secara drastis. Selanjutnnya tenaga-tenaga bekas angkatan perang ini di salurkan kebidang bidang produktif dan di urus oleh kementrian pembangunan dan pemuda.

5. Rencana Kasimo (Kasimo Plan)

Program ini di susun oleh menteri urusan bahan makanan I.J. Kasimo. Pada dasarnnya program ini berupa rencana produksi tiga tahun, 1948-1950 mengenai usah swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, kasimo menyarankan agar:

a. Menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 ha,

b. Intensifikasi dengan menanam bibit unggul di Jawa,

c. Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan

d. Disetiap desa dibentuk kebun-kebun bibit,

e. Transmigrasi,

f. Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE).

Organisasi yang di pimpin B.R. Motik ini, bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan di bentuknnya PTE juga di harapkan dapat dan melenyapkan individualisai di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat meperkokoh ketahanan ekonomi bangsa indonesia. Pemerintah menganjurkan agar pemerintah daerah uasah-usaha yang di lakukan oleh PTE. Akkan tetapi nampaknnya PTE tidak dapat berjalan dengan baik. PTE hanya mampu mendirikan bank PTE di Yogjakarta dengan modal awal Rp. 5000.000. kegiatan PTE semakin mundur akibat dari agresi militer Belanda. Selain PTE perdagangan swsta lainnya yang juga mebantu usah ekonomi pemerintah adalah banking and Trading Corporation (perseroan bank dan perdagangan)