Wynnona
Geary Probo
4423126888
D3
Usaha Jasa Pariwisata
UTS
Diorama Monumen Nasional
Diorama ke 41 tentang
Indonesia masuk PBB yang ke 60.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) sebagai lembaga atau badan dunia selalu menjadi tempat untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap bangsa atau antar
bangsa di dunia. Secara resmi PBB terbentuk pada tanggal 24 Oktober 1945.
Hendaknya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat agar tidak
berkembang atau meluas yang menjadi bencana (seperti peperangan) bagi kehidupan
umat manusia di dunia.
Namun bukan berarti PBB
yang memegang peran penting dalam menciptakan perdamaian dunia. Setiap bangsa
atau Negara wajib menjaga agar perdamaian dunia dapat kekal dan abadi, seperti
yang tercantum dalam piagam PBB. Dengan demikian nilai-nilai kerja sama baik
dalam bentuk regional ataupun global sangat besar artinya dalam kehidupan
sebuah bangsa. Tanpa adanya kerja sama baik regional ataupun global, bangsa itu
tidak akan berkembang dan tidak akan pernah maju. Nilai-nilai itu sampai saat
sekarang masih tetap dibutuhkan oleh setiap bangsa di dunia.
Keanggotaan PBB terdiri
dari anggota asli (the original members) dan anggota susulan atau tambahan.
Anggota asli adalah Negara-negara yang ikut menandatangani Charter of Peace di
San Francisco, sedangkan anggota susulan atau tambahan adalah Negara-negara
yang menyusul mendaftarkan diri menjadi anggota PBB. Indonesia termasuk anggota
susulan dan tercatat sebagai anggota PBB ke-60. Untuk menjadi anggota PBB ada
syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat untuk menjadi anggota PBB
adalah sebagai berikut:
1. Negara merdeka.
2. Negara yang mencintai perdamaian.
3. Sanggup melaksanakan
kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam piagam PBB.
4. Telah mendpatkan rekomendasi Dewan
Keamanan dan disetujui oleh Majelis Umum.
Resmi menjadi anggota PBB
yang ke 60 pada tanggal 28 September 1950 yang ditetapkan dengan resolusi
Majelis Umum PBB nomor A/RES/491 (V) tentang “penerimaan Republik Indonesia
dalam keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Kurang dari setahun sejak
pengakuan kedaulatan Konferensi Meja Bundar, posisi Indonesia di dunia internasional
terus menguat. Indonesia pernah ditunjuk sebagai presiden Majelis Umum PBB
tahun 1971 yang pada saat itu di wakilkan oleh Adam Malik yang memimpin sesi
ke-26 sidang Majelis Umum PBB. Adam Malik adalah perwakilan Asia yang kedua
yang sebelumnya memimpin siding tersebut adalah Dr. Carlos Pena Romulo dari
Filiphina. Lalu Diplomat Indonesia menjadi Kepala Perwakilan Tetap pertama di
PBB adalah L. N. Palar dan membuat prestasi Indonesia menjadi cukup istimewa.
A. Indonesia tercatat telah mengirim tidak
kurang dari 23 misi perdamaian melalui Kontingen
Garuda. Berikut beberapa Kontingen Garuda:
- Pasukan Garuda I, ditempatkan di Gaza
(Sinai) tahun 1957.
- Pasukan Garuda II, ditempatkan di
Kongo, (Zaire) tahun 1960-1961
- Pasukan Garuda III, ditempatkan di
Katanga, tahun 1963-1964
- Pasukan Garuda IV, ditempatkan di
Vietnam Selatan, tahun 1973
- Pasukan Garuda V, ditempatkan di
Vietnam Selatan, tahun 1973-1974
- Pasukan Garuda VI, ditempatkan di Timur
Tangah (Arab-Israel), tahun 1973-1974
- Pasukan Garuda VII, ditempatkan di
Vietnam Selatan tahun 1974
- Pasukan Garuda VIII, ditempatkan di
Sinai tahun 1974
- Pasukan Garuda IX, ditempatkan di
perbatasan Iran-Irak, tahun 1988
- Pasukan Garuda X, ditempatkan di
Namibia, Afrika Selatan, tahun 1989
- Pasukan Garuda XI, ditempatkan di
perbatansan Irak-Kuwait, tahun 1991
- Pasukan Garuda XII, ditempatkan di
Kamboja, tahun 1992
- Pasukan Garuda XIII, ditempatkan di
Somalia, Afrika, tahun 1992
- Pasukan Garuda XIV, ditempatkan di
Bosnia-Herzegovina, tahun 1993-1994
B. Menjabat anggota tidak tetap Dewan
Keamanan dua kali
C. Ketua Komisi HAM PBB satu kali
D. Sebagai salah satu anggota PBB
Indonesia memiliki kepentingan untuk aktif menggambil peran mewujudkan
ketertiban dunia berdasarkan piagam PBB dan UUD 1945. Antara lain tugas-tugas
PBB yang dibantu oleh Indonesia:
- Pada tahun 1971 Prof. Dr. Soedjatmiko
pernah menjabat rector universitas PBB yang berkedudukan di Tokyo,Jepang.
- Pada tahun 1984 Indonesia membantu
Etiopia yang dilanda kelaparan dengan mengirim bantuan berupa uang dan beras
melalui FAO.
- Sejak tahun 1989 Indonesia, bersama
anggota-anggota ASEAN lainnya dan Perancis menyelesaikan perselisihan
antarfaksi di Kamboja.
- Pada tahun 1995 Indonesia ikut
menampung para pengungsi Vietnam yang melarikan diri dari negaranya dengan
menyediakan pualau Galang.
- Diantara tahun 1993-1996 Indonesia
beberapa kali menjadi mediator perdamaian pemerintah Filipina dengan kelompok
Moro National Liberation Front (MNLF) yang menguasai daerah wilayah Mindanao
Selatan.
- Sejak tahun 1957 indonesia selalu
membantu usaha PBB untuk menjaga dan memelihara perdamaian dunia dengan
mengirimkan Pasukan Garuda.
Banyak manfaat yang
diperoleh bangsa Indonesia semenjak menjadi anggota PBB. Berbagai bantuan dan
jasa baik PBB telah dinikmati bangsa Indonesia.
a. Peran PBB melalui KTN
Agresi militer pertama
Belanda ke Indonesia mendatangkan reaksi keras dari dunia internasional.
Wakil-wakil India dan Australia di PBB mengajukan resolusi agar persoalan
Indonesia di bahas dalam Dewan Keamanaan PBB. Resolusi tersebut mendapatkan tanggapan
positif dari PBB dengan menjadikan masalah Indonesia menjadi masalah salh satu
agenda pembicaraan. Pada tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB
memerintahkan kepada Indonesia dan Belanda utuk menghentikan tembak-menembak.
Hal itu ditindak lanjuti dengan pengumuman genjatan senjata oleh kedua pihak
yang bertikai sejak 4 Agustus 1947.
Pelaksanaan genjatan
senjata akan diawasi oleh suatu komisi Konsuler yaitu diketuai oleh Konsul
Jendral Amerika Serikat, Dr. Walter Foote dan beranggotakan Konsul Jendral
Cina, Belgia, Prancis, Inggris, dan Australia. Namun meskipun telah ada
genjatan senjata, dalam kenyataannya Belanda masih terus berusaha memperluas
wilayahnya. Pelanggaran ini dilaporkan komisi Konsuler (pengawas genjatan
senjata Indonesia-Belanda) kepada PBB. Laporan ini ditanggapi Dewan Keamanan
PBB dengan membentuk sebuah komisi Jasa Baik yang terkenal sebagai Komisi Tiga
Negara (KTN).
Komisi Tiga Negara itu
terdiri dari: a) Australia diwakili Richard Kirby yang dipilih mewakili
kepentingan Indonesia. b) Belgia diwakili oleh Paul Van Zeeland yang dipilih
mewakili kepentingan Belanda. c) Amerika Serikat dipilih Australia dan Belgia
sebagai pihak netral dengan wakilnya Dr. Frank Graham.
Pada 27 Oktober 1947 KTN
tiba di Jakarta untuk memulai pekerjaan. KTN kemudian berhasil melakukan
pendekatan-pendekatan terhadap pihak-pihak yang bertikai. Sejak 8 Desember 1948
wakil-wakil Indonesia dan Belanda bisa duduk bersama melakukan dialog dalam
perundingan Renville menandai berakhirnya konflik akibat agresi militer pertama
Belanda.
b. Peran PBB melalui UNCI
Ketika Belanda melancarkan
agresi militernya yang kedua tanggal 19 Desember 1948, dunia internasional
langsung mengencam tindakan tersebut. Birma dan India kemudian memprakasai
penyelenggaraan Konferensi Asia di New Delhi pada 20-23 Januari 1949.
Konferensi yang dihadirkan sejumlah Negara Asia, Afrika, dan Australia itu
menghasilkan resolusi yang disampaikan kepada PBB. Keesokan harinya Dewan
Keamanan PBB langsung melakukan siding yang membahas resolusi tersebut.
Setelah UNCI terbentuk,
UNCI segera melakukan pembicaraan dengan presiden Soekarno dan wakil presiden
Moh. Hatta di pengasingan. Selain itu, UNCi juga melakukan tekanan terhadap
Belanda agar menghentikan agresi militernya dan mengebalikan para pemimpin RI
ke Yogyakarta. Akhirnya, pihak Indonesia dan Belanda bersedia berunding kembali
ke Jakarta pada 17 April 1949 dan 7 Mei 1949. Perundingan ini diketuai olrh
Merle Cochran (Amerika Serikat), sedangkan delegasi Indonesia ialah Mr. Moh.
Roem dan delegasi Belanda, Dr. van Royen. Perundingan Roem-Royen kemudian dapat
mengakhiri pertikaian dengan Indonesia-Belanda dalam agresi militer kedua
Belanda.
Dalam pertemuan pada
tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi sebagai
berikut:
a. Penghentian semua operasi militer
Belanda dan penghentian semua aktivitas gerilya.
b. Pembebasan semua tahan politik RI oleh
Belanda.
c. Belanda harus member kesempatan kepada
para pemimpin RI untuk kembali ke Yogyakarta.
d. Perundingan-perundingan baru akan
dilakukan dibawah pengawas PBB.
e. Komisi Tiga Negara (KTN) diubah
menjadi United Nations Commisions for Indonesia (UNCI).
Indonesia keluar dari
anggota PBB karena presiden Soekarno menyatakan bahwa dia tidak setuju atas
pembentukan federasi Malaysia dan menyebut bahwa itu adalah rencana
neo-kolonial untuk mempermudah rencana komersial Inggris di wilayah tersebut.
Lalu ini pun menyebabkan pengaruh imperialism Negara-negara barat kawasan Asia
dan memberikan selah kepada Negara Inggris dan Australia untuk mempengaruhi
perpolitikan regional Asia. Soekarno mengancam bila PBB menerima Malaysia
menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Soekarno akan keluar dari
keanggotaan PBB. Kepala Perutusan Tetap RI di PBB menyampaikan isi pidato
presiden RI kepada sekjen PBB U Thant dengan tujuan untuk:
a. agar para anggota PBB tidak mendukung
masuknya Malaysia ke dalam PBB
b. agar anggota PBB lebih memilih tetap
tinggalnya Indonesia ke dalam PBB daripada mendukung masuknya Malaysia ke dalam
Dewan Keamanan PBB
c. memperingatkan PBB bahwa Indonesia
bersungguh-sungguh akan melaksanakan niatnya.
Indonesia tidak
mendapatkan hasil yang tidak memuaskan. Lalu seminggu setelah Indonesia keluar,
Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hubungan yang
baik menjadi tidak harmonis antara PBB dan Indonesia setelah Indonesia keluar
dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Jadi Indonesia keluar
dari keanggotaan PBB karena reaksi setujunya Malaysia menjadi anggota tidak
tetap Dewan Keamanan PBB dan bisa disebut ini adalah masa konfrontasi
Indonesia-Malaysia.
Sejak Indonesia keluar
dari PBB, kerugian terasa sekali. Terkucilkan dengan Negara-negara lain,
kenyamanan dan kebersamaan hidup dengan Negara lain tidak bisa dirasakan.
Pembangunan Indonesia pun menjadi terhambat maka dari itu pada masa Orde Baru
memutuskan untuk Indonesia masuk kembali ke dalam PBB.
Setelah Soeharto menjadi
presiden, dia langsung mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB kembali pada
tanggal 19 September 1966 yang bermaksud untuk melanjutkan kerja sama dengan
PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB. Lalu tanggal 28 September 1966 tepat
16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya, Indonesia menjadi anggota
PBB kembali.
Hanya Negara Indonesia
sajalah yang satu-satunya Negara yang pernah keluar masuk dari PBB. Soekarno
mengeluarkan pidatonya sebelum keluar dari PBB yang berisi tentang agar PBB
memindahkan markas besarnya ke luar Amerika Serikat. Soekarno juga berhasil
sukses menyelenggarakan Ganefo (pertandingan olimpiade, versi Conefo) yang di
ikuti 2.250 atlet dari 48 negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Selatan
serta diliputi dengan sekitar 500 wartawan asing. Dari dua kegiatan itu
Soekarno mendapatkan berkali0kali tepuk tangan dan disitulah Indonesia
mempunyai pemimpin superpower dan menjadi Negara yang disegani oleh seluruh
Negara
Resensi
Wayan, I Badrika. 1997. Sejarah Nasional Indonesia dan Umum. Jakarta: Erlangga.
Kurnia Anwar. 2010. IPS Terpadu SMP Kelas IX. Jakarta: Yudhistira.
Matroji. 2006. Sejarah
Program IPS. Jakarta: Bumi Aksara.
Terima kasih, sangat membantu
BalasHapus